keuangan daerah. kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilihat dari: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, (3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (4) Rasio Efektivitas PAD, (5) Rasio Efisiensi PAD, (6) Rasio Efektivitas Pajak Daerah, (7) Rasio Efisiensi Pajak Daerah dan (8) Rasio Derajat Kontribusi BUMD. keuangan daerah

q. 5) Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Malang : Universitas Brawijaya Bastian, 2006, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Keuangan daerah Keuangan daerah menurut Mamesah (dalam buku Halim, 2004:18) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasaii oleh negara atau daerah yang lebih tinggi sertaLaporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama satu periode. Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan memantau perkembangan defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pinjaman pemerintah daerah serta menetapkan pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan dimaksud; b. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 34 dan angka 35 disisipkan angka 34a. Fokus pembahasan pada buku ini diarahkan dengan tujuan agar para pembaca dapat mahir dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah dengan sajian peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara lengkap dan komprehensif. Pengertian yang dilatarbelakangi oleh konsep negara kesatuan. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. KEPBUP TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BKD SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PEMDA KAB. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Rapat Monev Koordinasi Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis. Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; 3. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Dokumen ini berisi enam halaman yang dapat diunduh dalam format pdf. Subdit Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah(1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Maka hubungan pusat -daerah dilihat sebagai bagian dari keuangan daerah secara menyeluruh, karena lebih mementingkan daerah-daerah (daerah otonom). 25 Tahun 1999. 1. Oleh karena berdasarkan UU No. Keuangan Daerah (SIPKD) adalah bagian/sub sistem dari SIKD. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan. 7. Pengertian keuangan daerah ialah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka pengelolaan pemerintah daerah yang bisa dinilai dengan uang meliputi semua bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). KEUANGAN DAERAH 21/02/15 1 • KEUANGAN DAERAH SECARA UMUM DIATUR DI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH • DANA PERIMBANGAN DIATUR DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. Judul. SKPD). yang dipimpinnya. 5155, LL SETNEG : 3 HLM. Proses perencanaan dan penganggaran pada prakteknya melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kepentingan. Download: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020. 2833 Accred : UnknownKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI. Keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu: 1. Kebijakan akuntansi sangat diperlukan sebagai dasar pengakuan, pengukuran,SK PPID Pelaksana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dapat didownload di di sini. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada. Pemberian dukungan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah. Beranda. 000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah. hak dan kewajiban daerah tersebut. Mayoritas pemerintahan daerah. Semarang (ANTARA) - Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. 16. Alamat Kantor. Konsep kebijakan Pendapatan. go. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah. Tingkat suku bunga pinjaman diklasifikaikan menurut jenis-jenis bank sebagai berikut : Bank Negara, Bank Pemerinta Daerah, Bank Swasta Nasional,Bank asing dan bersama, Bank komersial. 1. 8. Persentase Penatausahaan Keuangan yang Sesuai Peraturan Konsep: Persentase Penatausahaan Keuangan yang sesuai PP No. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dapat dinilai dengan uang termasuk. 2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3. Pengelolaan Keuangan Daerah - Download as a PDF or view online for free. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni calon kuat menjadi Penjabat (Pj) gubernur Sumsel. Ilmu keuangan dan aset lainnya; Manajemen aset tersebut;. Dari penjelasan tersebut diatas dijelaskan bahwa pendapatan dan belanja sebenarnya sudah berbasis akrual yang akan mempengaruhi kekayaan bersih di neraca. 04. BAB XI. Perincian formula pendapatan, pendapatan yang penggunaannya sudah. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan,. Pengertian laporan keuangan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 4 fNegara dan daerah selama suatu periode. (2) Hubungan Keuangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. com 1. perangkat daerah yang dipimpinnya; 6. HAMKA Pasal 1 PP 58/2005 f 2 KEUANGAN DAERAH adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka. ABSTRAK: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; bahwa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 17 Tahun 2003 dan undang-undang lainnya termasuk pengaturan sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah dilekatkan di dalam sistem keuangan negara. Keuangan (bahasa Inggris: finance) mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya. Memenuhi kewajiban Keuangan. Bertujuan mengintegrasikan dan menyelaraskan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dalam: • Perencanaan Pembangunan; dan. Menurut UU No. Anggaran kas merupakan dasar pelaksanaan APBD yang dalam pelaksanaanya. • Keuangan Daerah. Indeks kapasitas fiskal daerah ini menjadi dasar dalam mengelompokkan kemampuan keuangan daerah untuk menyusun peta kapasitas fiskal daerah. Pemerintah pusat mencakup seluruh departemen dan institusi pusat lainnya yang kegiatannya dibiayai APBN. Sejarah Singkat. 2, Hal. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. 71 / 2010 menitikberatkan pada Standar akuntansi pemerintah untuk landasan saat penyusuna laporan keuangan daerah. [2] Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 tahun 2005). 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang, dan didalamnya. BPK menjadikan hasil reviu kemandirian fiskal sebagai bagian dari kecukupanKEUANGAN NEGARA DAN DAERAH : PENGANTAR. Keuangan daerah menurut Aos Kuswandi dalam Manjemen Pemerintahan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Penelitian ini. Pasal 6 (1) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi dan3. 7. 20, Kalibata, RT. Jadi yang dimaksud dengan pengertian Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pencatatan, pengumpulan data, pengikhtisaran sampai dengan proses perhitungan laporan keuangan. PP yang terdiri atas 225 pasal ini mulai berlaku tanggal 12 Maret 2019. Bagian Ketiga. lala lili. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 00 Sangat Rendah 10,01 - 20,00 Rendah 20,01 - 30,00 Sedang 30,01 - 40,00 Cukup 40,01 - 50,00 Tinggi > 50,00 Sangat Tinggi Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 Tabel 3 : Kriteria Penilaian. indd 3 7/22/2017 11:12:22 AM iv Memahami Keuangan Daerah asas-asas umum pengelolaan keuangan negara dan daerah serta prinsip-prinsip dasarnya secara tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan berkeadilan dan. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 99,02%, yang termasuk pada kriteria efisien. 30 Desember 2020. (Atep dkk, 2004) 4. Search. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan. 1. Kasus khusus untuk pemerintah daerah tingkat II di DKI Jakarta tidak termasuk anggaran yang terpisah tetapi digabung dengan anggaran pemerintah daerah tingkat I-nya, dinamakan DKI Jakarta. Tabel 1 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota7 Kategori Provinsi Kabupaten/Kota Tinggi di atas Rp4. Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Se- Jawa Tengah 1989/1990 - 1991-1992. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Kajian Teori. Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Papua 4 Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah tersebut dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan menggunakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaranKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah di daerahnya masing-masing; c. Hanya terdapat 10 dari 503 pemda atau 2% yang masuk dalam kategori mandiri, di mana 7 dari 10 pemda atau 70% berada di Pulau Jawa. Istilah keuangan berarti: . Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. -Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pengelolaan kinerja keuangan kabupaten Gowa meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (W DP). 06 - Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah: Kajian Struktur PerUU, Pembentukan dan Penerapannya. Terdapat temuan yang selalu berulang-ulang di setiap. A. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan. 2. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Alamat Alamat Jalan Letjend Sutoyo, Parit Tokaya, Pontianak Selatan - 78113, Kalimantan Barat Email : bkd@pontianak. Subdirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II, terdiri atas: sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi,. 236-242. Sampai dengan triwulan III 2021, berlanjutnya peningkatan kinerja perekonomian di berbagai daerah. Unduh. Keuangan Negara, APBN dan APBD Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu bentuk tata-usaha dalam manajemen keuangan daerah selain tata usaha umum atau administrasi. See Full PDF Download PDF. 2, LD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 No 1 Seri D. Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI. Open Access 2017. TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 7. Modul ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan BLUD. 400 896. Dari 28 jurnal yang diambil, penulis menulis kertas kerja/ringkasan untuk 28 jurnal. [1] Perencanaan keuangan daerah. 2. menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Pangkep secara simultan dan parsial. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2014-2018, rata rata rasio efektifitas sebesar 78,99% yang termasuk pada kriteria kurang efektif. Kekuasaan terletak di pusat, jika memungkinkan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan terdapat peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah. Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah kurang mempunyai kemampuan untuk menyusun rencana baik. Lingkup Akuntansi Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar dalam melaksanakan Pengeluaran Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan. Pengertian SIPKD dalam SIKD dapat diartikan sebagai mengolah data pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan RI atas kemandirian fiskal daerah tahun 2020, 443 dari 503 pemda atau 88,7% masuk dalam kategori belum mandiri. 07/2014 dan 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pajak Daerah. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah sendiri berdasarkan UU No. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor. 5 26. APBD APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yangkeuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. 349 675. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. B. JAKARTA – Pengelolaan keuangan daerah menjadi urat nadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1. 58, LN. bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah dan bagaimana arah dari pertumbuhan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung. No. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ialah wujud kewajiban pemerintahan atas kelola sumber daya dimanfaatkan oleh pemerintah dalam 1 masa. Tutorial Cara Merubah Sumber Dana Di SIPD Kementerian Dalam Negeri RI. 3. 000. 13Kinerja keuangan daerah di masa lalu dilihat dengan melakukan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca keuangan daerah sekurang-kurangnya lima tahun sebelumnya. 14. Tabel 1. Keuangan Daerah Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pemerintahan menjelaskan tentang keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala2. (2) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi denganKeuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review EL MUHASABA Volume 12, No. Mulai dari perencanaan, penyusunan, dan. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 2. No, Telp. Jl. Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di berbagai kampus di Indonesia. 3. KAJIAN. Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH I. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 I. Dalam rangka mewujudkan misi Kementerian Keuangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer melakukan kegiatan bimbingan teknis bagi pengelola keuangan daerah. 1 Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, pencaatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak eksternal pemerintah. (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bu pa ti melalui Sekretaris. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Mauritz Panjaitan. Unduh. keuda . PMK No. (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan. Data keuangan. d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum, yaitu kesesuaia dengan Standar Akuntansi Pemeritahan (SAP); kepatuhan terhadap. kapasitas fiskal daerah agar daerah dapat mendanai sendiri urusan (pelayanan) publik yang diselenggarakannya belum sepenuhnya tercapai. 871. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 huruf a. Secara perinci, aturan. 6, 2020 • 0 likes • 1,991 views. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; 7. Si. Pedoman SK Mendagri No. 000. 21 tahun 2011,. Tolok ukur kemandirian keuangan daerah. com . Pasal 7 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Keuangan Daerah: Keluar dari Flypaper Effect. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yangdapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hakdan kewajiban tersebut (Pusdiklat Pengawasan BPKP, 2011). Kontak. I. 2. KEUANGAN DAERAH Dasar hukum 1.